Posts

Fahri Hamzah: Taufik Kurniawan Akhir-akhir Ini Sudah Jarang Komen di Grup WA

Image
Fahri Hamzah: Taufik Kurniawan Akhir-akhir Ini Sudah Jarang Komen di Grup WA Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah mengakui bahwa Taufik Kurniawan jarang berkantor ke Gedung DPR belakangan ini. Seingat Fahri, sejak beberapa bulan, belakangan ini Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah berstatus tersangka itu sering absen di Senayan. “Belakangan ini beliau jarang ke kantor, mungkin karena memenuhi proses hukum ya. Sehingga jarang tampak di kantor belakangan ini. Sudah beberapa bulan ini beliau jarang sekali tampakan diri,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Bahkan, Taufik sudah tidak lagi aktif di grup WhatsApp (Wa) yang isinya hanya para pimpinan DPR. “Kita juga ada grup pimpinan, beliau jarang sekali komen,” kata Fahri. Tetapi Fahri tidak mengetahui alasan Taufik Kurniawan jarang datang ke kantor. “Ya itu tadi. karena tidak tampak, jadi kita tidak tahu keadaannya,” pungkasnya. Dia mengaku prihatin dengan pen

Menaker Meminta Perusahaan untuk Perbanyak Tenaga Kerja Disabilitas

Image
Menaker Meminta Perusahaan untuk Perbanyak Tenaga Kerja Disabilitas Menteri Ketenagakerjaan yakni M. Hanif Dhakiri mengajak perusahaan baik BUMN/BUMD atau swasta harus mulai menerapkan kewajiban memperkejakan penyandang disabilitas. Bedasarkan Undang-undang No. 8 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan perusahaan untuk memperkejakan 1 persen penyandang disabilitas dari total peerjaannya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. Penerapan tersebut untuk menajwa isu penting tentang pasar kerja didorong menjadi inklusif, juga sesuai dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang bertentangan Ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Perusahaan harus memberikan ruang kepada penyandang disabilitas unt bekerja secara formal serta memilki ikatan kerja yang jelas dengan perusahaan yang ia tempuh,” ucap Menaker Hanif Dhakiri saat membuka acara Seminar Inklusi Film Disabilitas dan Expo Tenaga Kerja Disabili

Massa Tenaga Honorer K2 Akan Menginap di Istana

Image
Massa Tenaga Honorer K2 Akan Menginap di Istana Puluhan ribu tenaga honorer K2 mendesak pemerintah untuk segera mengangkat mereka jadi pegawai negeri sipil (PNS). Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yakni Titi Purwaningsih mengatakan bahwa pihaknya siap untuk menginap di depan Istana hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah. “Honorer K2 hanya memeinta status dan pengabdian kami dihargai pemerintah,” ucap Titi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Titi mengatakan, sudah bertahun-tahun nasib tenaga honorer K2 tidak jelas. Pemerintah sempat menjanjikan pada 2018 semua tenaga honorer diangkat menjadi PNS. Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasi. “Jangan kami diperbudak terus. Mari kita bernegoisasi bersama, kita baru pulang setelah menang,” kata Titi.

DPR Meminta Agar Pemerintah Serius Dalam Mengamati Persoalan di Lion Air

Image
DPR Meminta Agar Pemerintah Serius Dalam Mengamati Persoalan di Lion Air Anggota Komisi V DPR Ridwan Bae meminta pemerintah lebih serius mengamati persoalan manajemen Lion Air. Pasalnya, kecelakaan pesawat Lion Air sudah seringkali terjadi. Kemarin, pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh diantara kepulauan seribu dan tanjung Karawang, Kemarin setelah mengalami hilang kontak dan terjatuh. “Pemerintah harusnya lebih serius dalam mengamati persoalan manajemen Lion ini,” ujar Ridwan Bae di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Selain kecelakaan, Lion Air juga sering mengalami delay atau penundaan keberangkatan pesawat. “Kemudian pemeliharaan pesawat juga kita yang konon kabarnya tidak terpenuhi dengan baik,” ujar politikus Partai Golkar ini. Selain itu juga pilot Lion Air beberapa kali ditangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian juga dia menilai kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pi

Pelaku Pembakar Bendera di Garut Sudah Ditetapkan Menjadi Tersangka

Image
Pelaku Pembakar Bendera di Garut Sudah Ditetapkan Menjadi Tersangka Dua anggota Banser yang membakar bendera kalimat tauhid di Garut, Jawa Barat, 22 Oktober akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum menetapkan pria berinisial F dan M sebagai tersangka itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah terlebih dahulu menetapkan status tersebut kepada Uus Sukmana (24). Uus adalah pembawa dan pengibar bendera tersebut di acara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2018 di Alun Alun Limbangan, Garut, 22 Oktober lalu. Baik F, M, maupun Uus yang menjadi tersangka, mereka telah melanggara Pasal 174 KUHP. Penetapan F dan M sebagai tersangka itu di konfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar Kombes Pol Umar Surya Fana. “Ya sudahlah (tersangka-red),” ucap Umar melalui sambungan telepon, Selasa (30/10/2018). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapat bukti dan fakta berdasarkan keteranga

James Riady Memenuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Image
James Riady Memenuhi Panggilan Pemeriksaan KPK Ceo Lippo Group yakni James Riady memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/10/2018) pada pagi ini. James akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Bos properti Ceo Lippo Group itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekirnya pukul 09.20 WIB. Pria yang mengenakan kaca mata dengan setelan jas hitam, kemeja biru muda tampak santai saat tiba di Gedung KPK. James enggan untuk berbicara mengenai rencana pemeriksaannya pada hari ini. Dia langsung masuk kedalam lobi Gedung Merah Putih KPK tanpa berkata sepatah kata pun. James rencananya akan diperiska untuk proses penyidikan sembilan tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. “Saksi untuk sembilan orang tersangka, materinya apa tidak mu

Bupati Batang Mengedepankan One Vilage One Product untuk Membela UMKM

Image
Bupati Batang Mengedepankan One Vilage One Product untuk Membela UMKM Kembali lagi dalam program Indonesia Visionary Leader (IVL) season 3, sebelumnya sukses menyelenggarakan di season 1 dan 2. Program Indonesia Visionary Leader 3 yang digelar pada tanggal 30-31 Oktober 2018 ini merupakan ajang bagi para pemimpin daerah untuk membuktikan visi dan misi kepemimpinan. Salah satu kepala daerah yang turut ikut andil adalah Bupati Batang H Wihaji. Dalam persentasinya capaian visi misi selama 1,5 tahun melalui program prioritas, Wihaji juga mengedepankan One Vilage One Product (OVOP) bagi para warganya. “Kabupaten Batang masuk dalam gerakan 50 smart city dan mendapat pendampingna dari Kementerian Kominfo,” ucap Wihaji dalam acara Indonesia Visionary Leader Season 3, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Wihaji menjelaskan bahwa OVOP dicanangkan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Diantaranya dengan melalui kerjasama antara Pemkab Batang dan Badan

DPR Pernah Mencari Tau Kapan Saja Pesawat Lion Air JT-610 Gagal Mesin

Image
DPR Pernah Mencari Tau Kapan Saja Pesawat Lion Air JT-610 Gagal Mesin Pesawat Lion Air JT-610 Rute Jakarta-Pangkal Pinang terjatuh di antara Kepulauan Seribu dan Tanjung Karawang, kemarin setelah mengalami hilang kontak. Pesawat jenis Boeing 737 max 8 ini diketahui bahwa sempat mengalami gagal mesin pada beberahi sebelum jadwal pengiriman pesawat itu kepa PT Lion Mentari Airlines (Lion Air). Nah, persoalan itu pun disoroti oleh Anggota Komisi V DPR Alex Indra Lukman. “Tentu saja harus diselidiki solusi yang sudah dilaksanakan terkait bahwa Boeing 737 max 8 ini pernah gagal mesin,” ujar Alex Indra Lukman, Selasa (30/10/2018). Diakui bahwa kecelakaan pesawat yang berute Jakarta-Pangkal Pinang itu bukan pertama kalinya dialami oleh Lion Air. “Kecelakaan Lion Air terakhir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa terjadi ada tahun 2004,” ucap Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Menurut dia, saat ini yang utama adalah evakuasi dan identifikasi

Pertemuan Menteri LH se-Dunia Membahas Tentang Lingkungan Laut

Image
Pertemuan Menteri LH se-Dunia Membahas Tentang Lingkungan Laut Negara-negara di dunia akan berkumpul pada pertemuan Internasional di acara The 4Th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (IGR-4), pada tanggal 31 Oktober hingga 1 November mendatang, di Nusa Dua, Bali. IGR-4 merupakan ajang badan dunia PBB bidang lingkungan atau UNEP, dan akan dihadiri para Menteri Lingkungan Hidup (LH) dari berbagai negara di dunia. Sekitar 89 delegasi negara, dengan sekitar 400 pejabat pemerintah, dipastikan hadir di Bali dengan mengikuti agenda lima tahunan ini. Nantinya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yakni Siti Nurbaya Bakar sebagai Ketua Forum setelah sebelumnya diketuai Filipina, akan memimpin di berbagai sidang untuk menghasilkan berbagai kesepakatan baru antar negara. IGR ke 4 ini bertajuk ‘Pollution in Ocean and Land Connection’. Ke

Prabowo Subianoto Menyebut Indonesia Bisa Gagal dan Inilah Alasannya

Image
Prabowo Subianoto Menyebut Indonesia Bisa Gagal dan Inilah Alasannya Calon Presiden nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto membeberkan sistem bernegara yang dianut Indonesia yang hanya menguntungkan pihak asing. Menurut Prabowo, sistem yang dianut pemerintah pada saat ini juga tidak sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa. “Kenapa saya masih mau maju di politik?, karenas aya melihat bahwa sistem yang berjalan sekarang ini adalah sistem yang sama sekali tidak bisa membawa Indonesia kesejahteraan kemakmuran bagi kita sendiri. Sistem ini adala sistem yang cukup keliru, sistem yang salah, bukan sistem yang dibangun oleh pendiri-pendiri Bangsa Indonesia,” ujarnya saat berkungjung ke Ponpes As-Shodiqiah, Sawah Besar, Kota Semarang, Senin (29/10/2018). Menurutnya, pandangan-pandangan ini dituangkan dalam sebuah buku. Data-data pendukung yang digunakan untuk menyusun buku tersebut bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia dan Badan-Badan Internasional seperti Bank Du